SUKAMARA, LENSAEXPRES.COM – Pemerintah Kabupaten Sukamara memperkuat komitmen dalam mempercepat pencegahan dan penurunan angka stunting melalui Rapat Koordinasi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (P3S) Tahun 2026, Kamis (8/10/2026).
Rapat tersebut menjadi momentum untuk menyatukan langkah seluruh perangkat daerah, kecamatan, desa, puskesmas, kader, PKK hingga unsur masyarakat dalam menangani persoalan stunting secara terpadu dan tepat sasaran.
Dalam sambutannya, Bupati Sukamara H Masduki.,ST menegaskan bahwa stunting bukan sekadar persoalan kesehatan, tetapi berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia dan masa depan generasi Kabupaten Sukamara.
“Stunting bukan hanya masalah kesehatan jangka pendek, namun merupakan ancaman bagi masa depan kualitas sumber daya manusia,” tegasnya.
Ia menyebutkan, penanganan stunting merupakan program prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029. Di tingkat daerah, program tersebut juga sejalan dengan prioritas Huma Betang Gubernur Kalimantan Tengah melalui program Betang Sehat.
Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi stunting di Kabupaten Sukamara tercatat sebesar 29,10 persen. Sementara hasil sementara pendataan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 menunjukkan angka sekitar 20 persen, atau mengalami penurunan sekitar 9,1 persen.
“Gerakan cegah stunting harus menjadi gerakan moral kita bersama,” ujarnya.
Untuk mempercepat penurunan angka tersebut, pemerintah daerah mendorong penguatan konvergensi dan integrasi anggaran mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa.
Selain itu, ketepatan data keluarga berisiko stunting (KRS) menjadi perhatian penting. Data sasaran harus benar-benar menggambarkan keluarga yang membutuhkan intervensi, baik dalam layanan kesehatan, air bersih, sanitasi, ketahanan pangan, edukasi maupun pola pengasuhan.
Penguatan peran kader juga menjadi bagian penting. Kader Tim Pendamping Keluarga (TPK), Posyandu dan kader lainnya diminta aktif melakukan pendampingan serta pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin.
Pemerintah Kabupaten Sukamara juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk BUMN, BUMD dan perusahaan swasta.
Seluruh OPD, camat, kepala puskesmas, kepala desa serta jajaran PKK tingkat kabupaten, kecamatan dan desa diminta mengoptimalkan kinerja kader dalam melakukan pendampingan terhadap keluarga berisiko stunting.
Selain penanganan di lapangan, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya ketertiban administrasi dan pelaporan. Seluruh pemangku kepentingan diminta mematuhi Instruksi Bupati Sukamara Nomor 2 Tahun 2026 tentang percepatan dan kepatuhan penginputan data aksi konvergensi penurunan stunting pada aplikasi Web Bangda Kemendagri.
Data cakupan layanan juga harus disampaikan secara berkala setiap enam bulan atau semesteran dengan data yang spesifik, terverifikasi dan tepat waktu.
“Diharapkan seluruh desa, kecamatan serta perangkat daerah terkait betul-betul memberikan data cakupan layanan yang spesifik dan terverifikasi,” tegasnya.
Melalui koordinasi yang kuat, ketepatan data dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, Pemkab Sukamara optimistis upaya pencegahan dan penurunan stunting dapat dilakukan secara lebih terarah demi mewujudkan generasi yang sehat, cerdas dan produktif.
Rapat koordinasi tersebut kemudian secara resmi dibuka dengan harapan seluruh langkah dan program yang dijalankan mendapat ridho Tuhan Yang Maha Esa serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Sukamara.( Taufik Hidayat)
