SUKAMARA – LensaExpres.com. Pemerintah Kabupaten Sukamara terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui koordinasi serta sinergi lintas sektor.
Bupati Sukamara H. Masduki, S.T. mengatakan, langkah tersebut sejalan dengan arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029 dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, yang menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional.
Hal tersebut disampaikan Bupati dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Sukamara Tahun 2026, Kamis, 10 September 2026.
Menurutnya, Pemkab Sukamara telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) melalui Keputusan Bupati Sukamara Nomor 188.45/24/2026.
Bupati menegaskan, TKPKD tidak boleh hanya menjadi forum koordinasi secara administratif. Tim tersebut harus aktif dalam menyinergikan berbagai program penanggulangan kemiskinan agar berjalan lebih terarah, tepat sasaran dan berkelanjutan.
“TKPKD harus menjadi forum koordinasi yang solid, aktif, dan mampu menyinergikan seluruh program penanggulangan kemiskinan,” tegas Masduki.
Ia menjelaskan, persoalan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan pendapatan dan kondisi ekonomi masyarakat. Kemiskinan juga berkaitan dengan akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, jaminan sosial serta kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup.
Karena itu, menurutnya, pengentasan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama dan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah daerah.
Bupati mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat, untuk mengambil peran aktif dalam berbagai program penanggulangan kemiskinan.
Khusus kepada perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Sukamara, pemerintah daerah mendorong agar program yang dijalankan memberikan manfaat nyata dan langsung bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional.
Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, perluasan kesempatan kerja dan usaha, serta pemberdayaan UMKM dan keluarga prasejahtera.
Program Jangan Berhenti di Atas Kertas
Masduki juga meminta agar rencana kerja program penanggulangan kemiskinan tahun 2026 dilaksanakan secara terarah, tepat sasaran dan terukur.
Pelaksanaannya harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, potensi yang dimiliki serta berbagai faktor yang memengaruhi kondisi kemiskinan di Kabupaten Sukamara.
Optimalisasi anggaran dan program pro-rakyat, lanjutnya, harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Fokus penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penguatan keluarga, pemberdayaan masyarakat serta pengembangan usaha mikro dan kecil, terutama di wilayah dan desa yang memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi.
Seluruh perangkat daerah, lembaga terkait dan TKPKD Kabupaten Sukamara juga diminta bekerja secara aktif dan terpadu. Koordinasi, sinkronisasi dan sinergi harus terus diperkuat agar setiap program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Jangan sampai program hanya selesai di atas kertas. Yang kita butuhkan adalah program yang terlaksana, dirasakan manfaatnya, dan mampu mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik,” tegasnya.
Bupati berharap rapat koordinasi tersebut mampu menghasilkan pemikiran dan solusi terbaik untuk mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menghapus kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sukamara.
Dengan kolaborasi seluruh pihak dan semangat gotong royong, Pemkab Sukamara optimistis kesejahteraan masyarakat dapat terus ditingkatkan dan tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam pembangunan.
(Taufik Hidayat)
