PANGKALAN BUN, LensaExpres.com – Pembahasan penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kotawaringin Barat (Kobar) tahun 2027 melalui rapat bersama unsur terkait telah mencapai titik temu. Hasil pembahasan tersebut selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk rekomendasi untuk disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Kotawaringin Barat menjelaskan, rapat pembahasan telah dilaksanakan sesuai tahapan dan jadwal yang ditentukan. Seluruh unsur yang terlibat, mulai dari pemerintah, perwakilan pekerja, unsur pengusaha, hingga akademisi, turut memberikan pandangan dalam proses pembahasan.
Ia menegaskan, hasil sidang tersebut masih sebatas rekomendasi dan belum menjadi keputusan final mengenai besaran UMK 2027.
“Prinsipnya, tugas kami adalah menyelesaikan pembahasan dan menghasilkan rekomendasi. Selanjutnya, rekomendasi ini akan disampaikan kepada gubernur. Keputusan penetapan tetap menjadi kewenangan gubernur,” jelasnya.
Menurutnya, pembahasan kali ini berjalan cukup baik karena seluruh unsur yang hadir mampu menemukan titik temu. Kesepahaman tersebut menjadi modal penting agar hasil rekomendasi nantinya dapat diterima oleh berbagai pihak.
Ia juga menyebutkan, terdapat sejumlah materi pokok yang menjadi perhatian dalam pembahasan, terutama dasar perhitungan penyesuaian upah serta berbagai masukan dan pertimbangan dari unsur yang terlibat.
“Kami optimistis hasil pembahasan ini bisa menjadi kabar baik bagi semua pihak. Harapannya, rekomendasi yang disampaikan nantinya dapat memberikan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan kemampuan dunia usaha,” pungkasnya.
Dengan selesainya pembahasan di tingkat kabupaten, tahapan selanjutnya berada di tangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk proses penetapan UMK Kotawaringin Barat tahun 2027.( Taufik Hidayat)










